RUPS 2014

Pada hari Jum’at tanggal 20 Juni 2014, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan  dan RUPS Luar Biasa di Hotel Merlynn Park lantai 6, Ruang Guang Zhou, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 29-31, Jakarta Pusat dan keputusan RUPS secara lengkap telah dipublikasikan dalam Surat Kabar Republika  dan  International Media pada tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPS Tahunan”)

Dalam RUPS Tahunan tersebut, Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

  1. Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan Direksi menhenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk menerima dan menyetujui dengan baik  Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013 serta rencana kerja untuk Tahun Buku 2014.
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( acquit et de charge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013.
  1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2014 serta menetapkan honorarium akuntan public dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
  1. Menyetujui pemberikan wewenang dan kuasa kepada PT. Rimau Multi Investama selaku pemegang saham utama untuk menetapkan besarnya Gaji dan honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2014 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkn dalam RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut  :

Agenda Pertama  :

  1. Menyetujui Perubahan Nama Perseroan dari semula bernama PT. Centris MulttiPersada Pratama, Tbk, menjadi bernama PT. Rimau Multi Putra Pratama, Tbk, dan perubahan tempat kedudukn dan kantor pusat Perseroan dari semula di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat, sehingga merubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
  1. Menyetujui unk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam akta Notaris dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum danm Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda Kedua  :

  1. Menyetujui pengunduran diri dari Antonio Yatmiko selaku Komisaris Perseroan dan  Sundiarto Purnamadjaja selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan dan kepengurusan yang dijalankan selama masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dann Dewan Komisaris dengan sebelumnya memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan selanjutnya dengan seketika mengangkat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut  :

Direktur Utama                    : Vinsensius

Direktur                                  : Jerry Tan Siang Hup

Direktur Independen           : Ir. Suka Waluya

Komisaris Utama                  : Donny Petrus Pranoto

Komisaris Independen        : DR. Ir. I. Anung Setyadi, MM

Agenda Ketiga  :

  1. Menyetujui Perubahan atau pemecahan nilai nominal saham ( stock spli ) Perseroan dari sebelumnya Rp. 1.000 per saham menjadi Rp. 250,- per saham, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Menyetujui merubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan.
  1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh maupun seluruh keputusan rapat ini ke dalam akta notaries,menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan setelah Stock split dan selanjutnya meminta persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan perubahan/pemecahan nilai nominal saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan pasar modal.